Polri: Satgas Pemberantasan Barang Palsu segera dibentuk

 Bareskrim Polri menginisiasi pembentukan Satgas Pemberantasan Barang Palsu untuk menghindari rencana pencabutan fasilitas GSP oleh Amerika Serikat.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Jakarta, Sabtu, mengatakan untuk membentuk Satgas Pemberantasan Barang Palsu, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Kemenkopolhukam, Kemendag, Kumham, Kemenlu, BPOM dan asosiasi pengelola mall serta asosiasi pemegang hak intelektual.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk mensikapi masuknya Indonesia ke dalam Priority Watch List terkait pemberian fasilitas GSP (Generalized System of Preverence) oleh Amerika Serikat.

"Pasalnya Indonesia mendapat perhatian dari Amerika Serikat (AS) terkait dengan keseriusan dalam penanganan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," kata Agung.

Hal ini berdampak pada rencana pencabutan fasilitas GSP oleh AS kepada Indonesia yaitu Indonesia tidak akan mendapatkan keringanan bea masuk atas barang-barang ekspor ke AS.

Selama ini AS memberikan fasilitas GSP kepada Indonesia sehingga produk ekspor dari Indonesia ke AS tidak dikenakan bea masuk, hal ini membuat produk Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

"AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar dari Indonesia," katanya.

Pada tahun 2016 nilai ekspor ke AS sebesar 15,68 miliar dolar AS. "Ini merupakan ekspor terbesar indonesia di bidang nonmigas," katanya.

Kedepan akan dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Barang Palsu yang terdiri dari Polri dan Kementerian yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Satgas ini akan melakukan kegiatan koordinasi/tukar menukar informasi, pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia.

Dengan adanya satgas ini tentunya penanganan pelanggaran kekayaan intelektual diharapkan dapat lebih bersinergi sehingga hasil yang diperoleh bisa maksimal.

"Kita akan tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat serius dalam menangani peredaran barang palsu," katanya.

"Kita menilai terdapat sejumlah mall terutama di Jakarta yang masih menjual barang-barang tiruan seperti Software, barang elektronik dan barang palsu lainnya," katanya.

Penegakan hukum HKI di Indonesia merupakan delik aduan sehingga dihimbau agar pemegang hak dapat proaktif untuk melaporkan adanya pemalsuan kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia.

"Diminta kepada pelaku usaha untuk tidak menjual barang palsu dan kepada masyarakat diharapkan untuk membeli barang asli," katanya.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

 

 

 

Sisno Adiwinoto : polisi sejak berdiri dipersenjatai

Mantan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Sisno Adiwinoto menyatakan anggota Polri sejak berdiri atau awal kemerdekaan Indonesia telah dipersenjatai.

"Bahkan boleh dibilang sebelum Republik Indonesia atau awal merdeka, polisi itu punya senjata," kata Sisno Adiwinoto di Jakarta, Jumat.

Sisno mempertanyakan sejumlah pihak yang menilai mempersenjatai anggota kepolisian sebagai ancaman bagi masyarakat.

Purnawirawan polisi jenderal bintang dua itu menjelaskan Polri memiliki istilah "Bhayangkara" yang artinya meniadakan bahaya dan angkara.

Pada dunia kejahatan, menurut Sisno, polisi memegang senjata api untuk menumpas kejahatan bersenjata.

Secara regulasi kewenangan Polri juga diatur TAP MPR RI Nomor 6 Tahun 2000 yang memisahkan lembaga Polri dan TNI, serta Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan tugas dan fungsi aparat kepolisian harus dipersenjatai.

Selain itu, Sisno menyatakan kewenangan kepolisian memegang senjata api berlaku menyeluruh (universal) di seluruh negara melalui konferensi internasional dan ratifikasi dalam rangka memberantas kejahatan.

Lebih lanjut, Sisno mengatakan polisi memiliki risiko dan potensi ancaman dalam menghadapi penjahat bersenjata api.

Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) itu mencontohkan anggota Korps Brigade Mobile (Brimob) Polri sangat membutuhkan senjata api saat menghadapi ancaman intensitas tinggi misalnya terorisme dan jaringan mafia narkotika.

(T.T014/R010)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

 

 

 

Bareskrim tangkap importir miras ilegal di Batam

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap tersangka BH alias K, importir miras ilegal di Batam.

"Tersangka ditangkap karena memasukkan minuman keras berbagai merek tanpa dilengkapi dengan dokumen. Selain itu tersangka juga tidak memiliki izin edar dalam mendistribusikan minuman keras tersebut," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di Jakarta, Jumat malam.

Menurut dia, tersangka BH alias K ditangkap penyidik pada Kamis, 21 September 2017.

Sebelumnya penyidik telah menggeledah empat gudang milik tersangka yang terletak di Pulau Buru, Tanjung Balai Karimun dan Batam.

Dari keempat gudang tersebut penyidik berhasil menemukan sekitar 84.000 minuman keras berbagai merek baik golongan A,B dan C.

"Dari hasil pemeriksaan bahwa minuman beralkohol tersebut dibeli tersangka secara ilegal dari Malaysia dan Singapura kemudian dibawa dengan menggunakan kapal tongkang milik tersangka," katanya.

Agung juga mengatakan, saat ditangkap, tersangka tidak bisa menunjukkan legalitas perusahaan dan dokumen importasi serta perizinan penjualan dan impor minuman beralkohol.

Menurut dia, tersangka mengaku telah melakukan aktifitas ilegal ini selama 20 tahun.

"Penyidik terus melakukan pengembangan terhadap tempat-tempat lain yang diduga sebagai tempat distribusi miras ilegal," katanya.

Tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, yakni:

1. Pasal 142 jo Pasal 91 UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki izin edar dalam menjual pangan olahan.

2. Pasal 62 jo Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha mematuhi ketentuan dalam memperdagangkan barang ke konsumen.

3. Pasal 204 KUHP, terkait dengan menjual barang yang dapat membahayakan nyawa dan kesehatan.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

 

 

 

About

Imagine yourself dwelling in a world of super fast website building capacity. You just see it fully grown up even before you feel that you have just started building it!

Contact For Ads

  • Indonesia Bagian Barat :
  • Jalan Merapi Blok B4 No 48
  • Bukit Permai Cibubur - Jakarta Timur
  • Mobile : 0811 979 988 / 0813 1488 8999
  • Indonesia Bagian Timur :
  • Shopping Arcade 07
  • Apartemen Soekarno Hatta, Jl. Soekarno Hatta No 2
  • Jatimulyo - Lowokwaru, Kota Malang
  • Ph. +62 31 475905, Fax. +62 31 475907

Connect with us