PP Gambut Hambat Nawacita Presiden Jokowi

 Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  (UI) mengungkapkan Peraturan Pemerintahan (PP) tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang tertuang dalam PP 71/2014 jo.PP 57/2016 berpotensi menganggu investasi pada sektor kehutanan dan perkebunan lebih dari  Rp 277,32 triliun.

“Saat ini, total investasi industri hulu dan hilir  kehutanan dan investasi hulu dan hilir perkebunan yang dibiayai pinjaman dalam negeri mencapai Rp 83,75 triliun  dan pinjaman luar negeri senilai Rp 193,57 triliun,” kata  peneliti LPEM-UI DR Riyanto di Jakarta.

Riyanto berpendapat, pembangunan infrastruktur yang digagas Presiden Jokowi menjadi tidak bermanfaat jika masih ada regulasi yang menakutkan bagi investor yang sudah dan akan berinvestasi.

Pemerintah Jokowi giat menarik investasi dengan membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, energi dan air bersih. Bahkan di tingkat daerah, pemprov berlomba menarik investasi dengan inovasi perizinan satu pintu, reformasi birokrasi, perbaikan regulasi investasi dan pembangunan kawasan industri.”Sayang jika pembangunan infrastruktur yang tengah dikebut Presiden Jokowi menjadi sia-sia karena regulasi yang menakutkan tetap dipertahankan,” kata Riyanto.

Riyanto memaparkan, pemerintahan Jokowi mencatat banyak pencapaian dalam kemudahan berinvestasi. Bank Dunia misalnya, menaikkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dari peringkat 106 pada 2015 menjadi peringkat 91 pada tahun 2016. “Survei ini tidak main-main karena dilakukan di 193 negara di kawasan Asia Pasifik,” kata dia.

Pencapaian lain kata Riyanto yakni naiknya komitmen Indonesia naik pembayaran utang luar negeri. S&P Global Ratings, satu lembaga pemeringkat internasional bergengsi,menilai utang luar negeri jangka panjang Indonesia membaik jadi BBB-dari BB. “Ini berarti Indonesia dikategorikan sebagai negara layak investasi. Keberhasilan itu perlu didukung dengan regulasi yang pro dunia usaha. Jangan sampai karena kepentingan sesaat, tatanan investasi yang sudah baik menjadi rusak,” kata Riyanto.

Pernyataan senada dikemukakan Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo. Dia mengingatkan, pemerintah harus merevisi regulasi yang bisa menghambat pertumbuhan investasi pada sektor unggulan seperti sawit. “Pemerintah jangan mau dibodohi. Upaya memojokkan industri sawit sebagai penyebab kebakaran hutan di lahan gambut merupakan konspirasi negara pesaing minyak nabati untuk melemahkan sendi perekonomian bangsa,” kata Firman.

Sebagai contoh, kata Firman, kebakaran yang meluas pada tahun ini justru didominasi kawasan hutan terbuka (open access) yang menjadi tanggung jawab pemerintah.”KLHK jangan terlalu sibuk mendengar suara LSM. Perbaikan tata kelola hutan harus jadi prioritas perbaikan.”

Firman menyarankan pemerintah perlu membentuk lembaga baru yang khusus menangani masalah kebakaran. “BNPB nantinya bisa fokus pada penanganan bencana seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain. Sedangkan penanganan kebakaran sebaiknya ditangani badan atau lembaga tersendiri agar efektif,” kata Firman.

Pemerintah juga tidak perlu gengsi untuk studi banding ke korporasi yang  punya tata kelola gambut yang baik. Hal ini karena korporasi besar di industri sawit telah menghabiskan dana miliaran dolar untuk melakukan riset teknologi pengaturan air di lahan gambut. “Penerapan teknologi tata kelola yang tepat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sangat diperlukan agar investasi di lahan gambut berkelanjutan dan kebakaran bisa dicegah,” Kata Firman.

Mengelola Hutan Banyak Hal yang Harus Dilakukan, Mengapa?

 

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) merupakan salah satu cara menjawab kebutuhan perlunya unit pengelolaan hutan di tingkat bawah, sekaligus, organisasi pengelolanya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan prinsip pengelolaan hutan yang lestari.

Sasaran umum yang ingin dicapai melalui kebijakan KPH ini adalah memberikan kepastian areal kerja pengelolaan hutan, wilayah tanggung jawab pengelolaan, serta satuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan hutan. Kesemuanya itu, sebagai elemen kunci menuju model pengelolaan hutan lestari.

Secara konseptual, KPH merupakan pendekatan kewilayahan dalam pengelolaan hutan lestari, yang disesuaikan dengan fungsi pokok dan peruntukannya. Melalui pendekatan ini, kawasan hutan di Indonesia direncanakan bisa masuk wilayah KPH.

Di Provinsi Aceh, sejak 2014 telah dibentuk tujuh KPH yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengelola pelestarian hutan di tingkat tapak. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 20 Tahun 2013 telah mendasari pembentukannya.

Enam KPH tersebut berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), dan satu KPH berupa Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan berada di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie. Dengan berbasis DAS, hutan Aceh akan coba dikelola dari hulu sungai hingga ke pinggir laut. Hal ini diharapkan lebih memudahkan Dinas Kehutanan melakukan pengelolaan, sehingga tumbuhah yang hidup di sekitar DAS, yang masuk kawasan hutan atau tidak, tetap terjaga.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Kariamansyah menjelaskan, ketujuh KPH di Aceh ini, memiliki potensi sumber daya alam luar biasa. Juga, memiliki kultur dan kearifan lokal berbeda. “Kami terus membangun KPH agar mandiri dalam mengelola, bukan hanya persoalan kayu tapi juga potensi ekowisata yang bisa bernilai,” terangnya baru-baru ini.

Kariamansyah mengatakan, dukungan dari berbagai pihak datang untuk membantu KPH. Hal penting yang harus dilakukan adalah bagaimana mensinergikan bantuan-bantuan tersebut untuk kelestarian hutan dan mandirinya KPH. “Harus diakui, fasilitas pendukung KPH saat ini masih kurang. Tapi, kami akan terus berusaha menutupi kelamahan yang ada,” ujarnya.

Secara rinci, tujuh KPH di aceh ini adalah, KPH Wilayah I berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar. Wilayah kelola DAS Krueng Aceh, Krueng Baro, Krueng Sabee, Krueng Teunom, Alue Seutui dan Alue Raya. KPH Wilayah II, berkedudukan di Kabupaten Bener Meriah mengelola DAS Krueng Meureudu, Krueng Peusangan, dan Krueng Pasee.

KPH Wilayah III, berada di Aceh Timur mengelola DAS Krueng Jambo Ayee, Krueng Peureulak, dan Krueng Tamiang. KPH Wilayah IV, ada di Aceh Barat/Nagan Raya, mengelola DAS Krueng Woyla, Krueng Meureubo, dan Lae Lasikin.

KPH Wilayah V, berpusat di Gayo Lues mengeloka DAS Krueng Tripa dan Krueng Kuala Batee. KPH Wilayah VI, terletak di Subulussalam mengelola DAS Krueng Kluet, Krueng Singkil atau Lawe Alas dan Kepulaun Banyak. Sementara KPH Wilayah VII, mengelola Tahura Pocut Meurah Intan beserta kelompok hutan Gunung Seulawah Agam dan Gunung Seulawah Inoeng.

Belajar mengelola

Perwakilan United States Forest Services (USFS) Elaine Kohrman, dan Forest Supervisor for Cibola National Forest, Matt Rau, dalam diskusi di Dinas Lingkugan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, pada 15 September 2017, menceritakan pengalaman mereka mengelola hutan negara selama puluhan tahun.

Cibola National Forest yang terletak di New Mexico, Texas, dan Oklahoma luasnya mencapai 1,6 juta hektare. Wilayahnya meliputi Datil, Gallinas, Magdalena, Bear, Manzano, Sandia, San Mateo, Mt. Taylor, dan Pegunungan Zuni.

“Ada empat padang belantara yang ada di hutan kami: Gunung Sandia, Gunung Manzano, Withington, dan Apache Kid. Padang rumput Nasional Cibola terletak di timur laut New Mexico, barat Oklahoma, dan Texas barat laut. Luasnya 263.954 hektare,” sebut Kohrman.

Cibola awalnya, banyak mengalami konflik tata kelola lahan, ada masyarakat adat dan lainnya. Butuh waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih menuntaskannya dari tingkat tapak hingga nasional.

“Semua pihak memang dilibatkan dalam pengelolaan hutan. MoU tentang pengelolaan hutan yang lestari dan menyejahterakan masyarakat harus terus didorong dan dilaksanakan. KPH pun harus konsistem mengelola hutan,” terang Kohrman.

Matt Rau melanjutkan, Cibola National Forest pernah sangat rusak akibat peperangan yang terjadi di Amerika Serikat. Ditambah lagi ketika pembangunan mulai dilakukan. Kayu-kayu dan mineral di hutan tersebut, diambil secara skala besar.

“Namun, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, 76 tahun lalu, Pemerintah Amerika Serikat sadar, Cibola harus diselamatkan dan ditetapkan sebagai hutan lindung,” jelasnya.

Matt Rau menambahkan, menjaga hutan Cibola tidak sebatas dengan menetapkannya sebagai hutan lindung. Tapi juga, harus dikelola secara berkesinambungan. Akhirnya, Pemerintah Amerika membentuk pengelolaan hutan dengan melibatkan banyak pihak.

“Ada pelaku wisata, masyarakat, dan lainnya. Cibola mulai dikelola sebagai tempat ekowisata, dan lainnya dengan melibatkan masyarakat.”

Terkait KPH, Matt Rau menuturkan, selain harus berlembaga kuat, pengelolaannya juga harus bisa bekerja sama dengan masyarakat. Ini dikarenakan, selain hutan terjaga, masyarakat juga jangan sampai terpengaruh untuk merusak.

“Masyarakat harus didekati dan diajak kerja sama terus menerus, hingga mereka merasa hutan memberi manfaat besar dalam hal ekonomi. Juga, meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga saling menjaga,” tegasnya.

Di Indonesia, pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan amanat UU No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, sekaligus untuk merespon kebijakan kehutanan yang sebelumnya cenderung hanya melaksanakan fungsi administrasi pengurusan hutan, dan tidak melakukan pengelolaan hutan secara fungsional.

Gagasan pembentukan KPH, sudah dimulai sejak UU No. 5 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Meskipun demikian amanat pembentukan KPH secara lebih rinci baru tertuang dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian ditindaklanjuti secara khusus dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

 

 

 

LSM Minta Isu Sawit Dihapus dari Kongsi Indonesia-Uni Eropa

 Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Indonesia for Global Justice mendesak Pemerintah Indonesia dan Komisi Uni Eropa untuk menghapus isu sawit dalam perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA)

Manager Kampanye Keadilan Iklim Walhi Yuyun Harmono mengatakan, persoalan sawit harus dihapus dari ruang perundingan ekonomi dan perlu ditempatkan dalam konteks kemanusiaan.

Hal itu terutama terkait perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) dalam rantai pengelolaan perkebunan sawit dari hulu hingga hilir di Indonesia.

"Kita minta isu sawit tidak menjadi alat trade-off (pertukaran) kepentingan dalam negosiasi putaran ketiga Indonesia-EU CEPA yang dilakukan di Brussel, 11-15 September 2017," katanya di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Jumat (15/9).

Ia menegaskan, persoalan pelanggaran terhadap lingkungan dan HAM, perampasan tanah, degradasi lingkungan hidup, kekerasan, dan perbudakan baru di areal perkebunan sawit yang dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan multinasional sudah ada sebelum CEPA dirundingkan.

Oleh karena itu, menurut dia, penyelesaian terhadap persoalan sawit tidak akan bisa diselesaikan melalui perdagangan dan investasi antara Indonesia dan EU di bawah CEPA. Namun justru akan lebih memperparah kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.

Terkait standarisasi dan sertifikasi di dalam CEPA, hal itu bukanlah solusi tepat untuk menyelesaikan konflik dan ketimpangan penguasaan lahan di perkebunan sawit.

"Pelaksanaan RSPO atau ISPO hanya solusi semu di sektor sawit karena tidak mengubah struktur penguasaan lahan yang masih di dominasi korporasi," ujar Yuyun.

Pemerintah, sambung dia, seharusnya menyusun peta jalan tata kelola sawit yang berkeadilan ekonomi untuk petani skala kecil, serta mengurangi penguasaan lahan oleh korporasi melalui percepatan program reforma agraria.

Sementara itu, dari Brusels, Belgia, Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti mengatakan, perdebatan isu sawit memang menguat dalam perundingan Indonesia-EU CEPA yang ketiga kali ini.

Terlebih, di dalam Indonesia-EU CEPA akan mengatur bab khusus mengenai Trade and Sustainable Development (TSD) yang akan memasukkan beberapa aspek perlindungan terhadap buruh dan lingkungan.

Isu sawit akan menjadi fokus utama dalam bab TSD dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan.

"Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan standar produk dan skema sertifikasi," katanya.

Namun, kata Rachmi, pendekatan itu berpotensi mereduksi target penyelesaian konflik yang muncul di dalam praktik investasi di perkebunan sawit saat ini.

Secara rinci disebutkan, IGJ dan Walhi mendesak Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk tidak membawa persoalan sawit ke meja perundingan dagang dan investasi yang dikenal dengan Indonesia-EU CEPA.

Selain itu, menyusun peta jalan tata kelola sawit yang berkeadilan ekonomi untuk pekebun dan petani skala kecil di luar skema inti dan plasma yang tetap menguntungkan korporasi dan dianggap gagal menyejahterakan petani.

Terakhir, segera menyusun standar lingkungan dan penilaian dampak HAM terhadap model kerja sama perdagangan dan investasi internasional yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap rakyat.

 

 

 

About

Imagine yourself dwelling in a world of super fast website building capacity. You just see it fully grown up even before you feel that you have just started building it!

Contact For Ads

  • Indonesia Bagian Barat :
  • Jalan Merapi Blok B4 No 48
  • Bukit Permai Cibubur - Jakarta Timur
  • Mobile : 0811 979 988 / 0813 1488 8999
  • Indonesia Bagian Timur :
  • Shopping Arcade 07
  • Apartemen Soekarno Hatta, Jl. Soekarno Hatta No 2
  • Jatimulyo - Lowokwaru, Kota Malang
  • Ph. +62 31 475905, Fax. +62 31 475907

Connect with us